agenda

Pelatihan Implementasi Lean Management

29 June 2023agenda

Pra Forum Mutu Nasional IHQN ke-19

Pelatihan Implementasi Lean Management

Mataram - Lombok, 8 Agustus 2023

Pengantar

Rumah sakit adalah organisasi yang sangat kompleks. Terdapat banyak aktifitas dan sumber daya yang terlibat. Untuk itu, diperlukan suatu tata kelola organisasi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Institute of Medicine (IOM) menyarankan berbagai rumah sakit untuk mengadobsi berbagai pendekatan dari industri manufaktur seperti Lean Management (LM).

Lean adalah metodologi perbaikan proses untuk memberikan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Lean adalah pola pikir, metode untuk melibatkan dokter, perawat, para staf untuk mengelola pekerjaan mereka agar lebih mudah, lebih lancar, lebih cepat dan lebih aman. Lean adalah warna baru dsalam proses pemberdayaan staf agar mereka dapat happy dengan proses dan pendekatan mutu yang dilakukan.

Mengimplementasikan lean bukan hanya untuk kegiatan manjerial, terkini lean bahkan dimanfaatkan untuk berbagai peningkatan proses klinis. Hal ini memberi peluang bahwa lean bisa di implementasikan pada organisasi apapun level bisnis manapun. Termasuk di rumah sakit dan unit-unitnya. Bagi rumah sakit, lean adalah cara untuk meraih profit, memberdayakan staf, mengambil keputusan berdasarkan data, cara kompetitif dan cara mempertemukan mindset efisiensi dari manajemen dengan efektifitas dari klinisi.

Berbagai publikasi menunjukan bahwa mengimplementasikan lean pada akhirnya akan mempercepat proses, meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan mulai dari pelanggan, staf, manajemen hingga owner RS. Implementasi Lean memberi dampak seperti pada pengurangan waktu, movement, overcrowding dan variasi proses, peningkatan kinerja, mutu, manfaat finansial, aliran proses, kapasitas organisasi, patient safety, kepuasan, manajemen inventori, komunikasi akses, produktifitas, safety staff, dll.

Mengimplementasikan LM dan mendapatkan berbagai manfaatnya, diperlukan pemahaman terhadap konsep dasar seperti fondasi dan prinsip dasar, cara implementasi dan berbagai tools dalam implementasinya. Pemahaman dan ketrampilan ini akan memberi kesempatan tiap rumah sakit untuk mengimplementasikan LM sesuai konteks masing-masing. Sehingga implementasi Lean bukan hanya euforia sesaat (popcorn kaizen), tetapi menjadi budaya yang berkelanjutan.

Pelatihan implementasi LM dalam kegiatan Pre Forum Mutu ini adalah salah satu cara untuk memberikan pemahaman sekaligus gambaran bahkan ketrampilan dalam
mengimplementasikan LM.

Tujuan

Memberikan pemahaman dan gambaran ketrampilan kepada peserta tentang cara mengimplementasikan Lean Management di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Keluaran Kegiatan

Keluaran yang diharapkan dari pelatihan ini adalah, peserta;

Dapat memahami konsep Lean Management,
Memahami dan mampu mengidentifikasi Value, Waste dan efisiensi dalam alur proses,
Mampu memahami cara membuat peta proses dengan Value Stream Mapping
Mampu memahami cara mengidentifikasi ide solusi dan cara melaksanakan ide solusi untuk mengatasi waste
Mampu mengimplementasikan Lean Management dengan berbagai lean tools yang sesuai seperti 5S, Visual management, Kanban, Takt Time, Error Proofing, dll.
Mampu memahami cara mendokumentasikan proses implementasi dengan pendekatan atau integrasi dengan pendekatan yang ada seperti Kaizen, PDSA atau Continuous Improvement, Balanced Score Card, Akreditasi, dll.

gb29jn

Peserta

Peserta kegiatan pelatihan ini diharapkan berasal dari semua (atau perwakilan) SDM yang ada di RS/Puskesmas/Dinas Kesehatan/institusi pendidikan kesehatan:

Direktur dan jajaran Manajemen, dan
Kepala bagian/unit/instalasi
Staf potensial
Pendidik
Peneliti
Pemegang program dinas Kesehatan

Narasumber

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
Dr. Firman, SE, MPH
dr. H. Nanang Widodo, Sp.B, M.Sc., MPH, FINACS
dr. Yosefin Moring, MPH

Biaya

Rp. 1.500.000,-

Jadwal Kegiatan

Pelatihan akan diselenggarakan tanggal 8 Agustus 2023, secara luring di Prime Park hotel, Kota Mataram, NTB.

Agenda

Jam	Materi	Fasilitator
Jam	Materi	Fasilitator
08.30 – 09.30	Mutu dan Strategi RS Pasca pandemi COVID-19	Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua
09.30 – 10.30	Konsep Dasar Lean: Fondasi dan Prinsip Dasar	Dr. Firman, SE, MPH
10.30 - 10.40	Break
10.40 – 11.20	Pengalaman Implementasi Lean Pada Proses Operasi Sof Tissue Tumor di Instalasi Bedah Sentral RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat	dr. H. Nanang Widodo, Sp.B, M.Sc., MPH, FINACS
11.20 – 12.00	Cara Implementasi Lean Management	Dr. Firman, SE, MPH
12.00 - 13.00	ISTIRAHAT
13.00 – 13.40	Pengalaman Implementasi Lean Pada Proses pelayanan Obat racik dan Non racik (IFRS) dan Pemeriksaan Kimia klinik dan Non Kimia Klinik (Laboratorium) RS LMC Lotim	dr. Yosefin Moring, MPH
13.40-14.40	Praktek : Identifikasi: Proses, Value, langkah-langkah dalam alur proses dan identifikasi waste dalam proses tersebut	Dr. Firman, SE, MPH/ dr. H. Nanang Widodo, Sp.B, M.Sc., MPH, FINACS/ dr. Yosefin Moring, MPH
14.40-15.40	Tools sebagai solusi untuk mengatsi waste dalam Implementasi Lean: 5S, Visual Management, Kanban, Takt Time, Error Proofing, PDSA/Kaizen	Dr. Firman, SE, MPH
15.40 - 16.00	Sukses, Sustain Lean	Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua /Dr. Firman, SE, MPH

Reportase Seminar Rabuan: Kode ICD-10 Sebagai Pelengkap Algoritma Penyakit yang Dipantau dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Infeksi Berpotensi Wabah

21 June 2023agenda

22jn

Yogyakarta, 21 Juni 2023 - Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM bekerjasama dengan Kanal FK-KMK UGM telah sukses menyelenggarakan seminar daring bertajuk "Seminar Rabuan: Kode ICD-10 Sebagai Pelengkap Algoritma Penyakit yang Dipantau dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Infeksi Berpotensi Wabah" pada Rabu, 21 Juni 2023. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKKMK UGM. Acara ini diawali dengan kata sambutan dan pembukaan oleh Dr. dr. Hanevi Djasri MARS, FISQua dari Departemen Manajemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM.

22jn1

Webinar ini menghadirkan dua narasumber ahli, yaitu dr. Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH dan dr. Aldillas NS, MS. Mereka membahas pentingnya kewaspadaan dini dan respon dalam mempersiapkan menghadapi pandemi yang akan datang serta implementasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang sedang berlangsung saat ini. Disampaikan pula pentingnya penggunaan ICD-10 dalam pencatatan rekam medis terutama pada 24 penyakit infeksi yang dipantau dalam SKDR. Narasumber menjelaskan bahwa penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) atau Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) dapat mempermudah pelaporan mingguan SKDR berdasarkan Kode ICD-10. Dalam presentasinya, mereka juga memaparkan hasil penelitian analisis validasi kode ICD-10 di Provinsi DI Yogyakarta dan Maluku Utara.

Beberapa hasil penelitian yang diungkapkan antara lain adalah korelasi antara Kode ICD-10 dengan data SKDR yang telah ada. Selain itu, penggunaan Kode ICD-10 juga dapat memperluas kriteria sindrom yang digunakan dalam pemantauan penyakit infeksi. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kesenjangan pemahaman mengenai SKDR antara petugas surveilans dan dokter umum, implementasi RME/SIMPUS yang belum merata, serta lemahnya koordinasi lintas fasyankes. Selama ini juga terjadi beberapa kejadian false alert yang perlu ditangani.

Untuk meningkatkan pemanfaatan SKDR, diperlukan pengembangan bridging system dalam penggunaan teknologi informasi web untuk menghindari multiple entry data. Hal ini diharapkan dapat efisien dalam proses pengelolaan data. Selain itu, standarisasi definisi operasional yang lebih mudah dipahami saat praktik sehari-hari, seperti penggunaan kode diagnosis terstandar seperti ICD-10, juga disarankan.

Webinar ini juga diisi dan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang dipandu oleh dr. Aulia Shafira selaku moderator. Beberapa peserta juga berbagi cerita dan pengalaman terkait implementasi SKDR di fasilitas layanan kesehatan tempatnya bekerja, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, beserta kendala-kendala yang ada. Setelah sesi diskusi, webinar pun ditutup pada pukul 11.30 WIB.

Kegiatan Sosialisasi Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma Penyakit yang Dipantau dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Infeksi Berpotensi Wabah bagi Dokter dan Petugas Surveilans di Puskesmas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

29 June 2023agenda

Kerangka Acuan Kerja

Kegiatan Sosialisasi Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma Penyakit yang Dipantau dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Infeksi Berpotensi Wabah

Bagi Dokter dan Petugas Surveilans di Puskesmas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program INSPIRASI
(Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response in Indonesia)

Diselenggarakan oleh PKMK FKKMK UGM Bekerjasama dengan Kemenkes RI dan CDC

Mataram - Lombok, 8 Agustus 2023

Latar belakang

International Health Regulation yang dimulai pada tahun 2005 merupakan sebuah kerangka hukum yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai reaksi terhadap bencana pandemi yang sebelumnya pernah melanda Eropa. Kerangka ini juga menentukan standar yang akan digunakan dalam menentukan apakah insiden tersebut memenuhi syarat sebagai “darurat kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian seluruh dunia” atau “public health emergency of international concern.”

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia dengan pendampingan dari WHO dan Center for Disease Control and Prevention US (CDC US) telah membangun Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) pada tahun 2009. Indonesia termasuk negara yang mengikuti IHR dalam menanggapi ancaman umum seperti Influenza-A musiman serta penularan infeksi baru seperti Severa Acute Respiratory Syndrom (SARS) dan penyakit yang baru muncul seperti COVID-19.

Terdapat 24 penyakit infeksi menular yang dilaporkan secara mingguan ke dalam aplikasi SKDR yang didasarkan kepada algoritma yang telah ditetapkan oleh Tim Kerja Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan. Algoritma tersebut mudah dipahami oleh tenaga kesehatan dengan latar belakang klinis seperti dokter umum, namun seringkali tenaga unit pelapor ke dalam aplikasi SKDR merupakan seorang tenaga surveilans tanpa pengetahuan klinis . Beberapa puskesmas juga dilaporkan mulai menggunakan kode ICD-10 yang diinput oleh dokter umum ke dalam rekam medis sebagai acuan untuk melakukan pelaporan surveilans mingguan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat standar yang berbeda yang digunakan oleh puskesmas dalam menentukan kategori penyakit yang akan dilaporkan.

Pelaporan surveilans harus dipastikan terstandar dan seragam dari unit pelapor sehingga dapat memberikan data yang berkualitas. Data yang berkualitis sangatlah penting dalam menentukan KLB di berbagai tingkatan dan dalam analisis surveilans untuk mencegah terjadinya KLB di masa depan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memastikan pelaporan terstandar, salah satunya adalah menggunakan kode klasifikasi penyakit. Kode klasifikasi penyakit yang banyak digunakan saat ini adalah International Classification of Disease versi 10 atau ICD-10 yang juga digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk klaim asuransi Jaminan Kesehatan Nasional.

PKMK FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC Indonesia pada bulan September 2022 – Desember 2022 telah melakukan uji validasi kode ICD-10 dengan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Maluku Utara. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan data SKDR, maka diperlukan sosialisasi kepada dokter klinisi dan petugas surveilans di puskesmas sebagai unit pelapor.

Tujuan

Memberikan pemahaman dan informasi terkait pemanfaatan Kode ICD-10 sebagai pelengkap algoritma penyakit infeksi berpotensi Wabah/KLB dalam Program Kewaspadaan Dini dan Respons bagi dokter klinisi dan petugas surveilans di puskesmas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peserta

No.	Instansi	Jumlah
1.	Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI	1 – 3 orang
2.	CDC US	1 – 2 orang
3.	PKMK FK-KMK UGM	5 orang
4.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 orang
5.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kota Mataram	4 orang
6.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Lombok Barat	4 orang
7.	Dokter klinisi di Puskesmas di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 orang
8.	Petugas surveilans di Puskesmas di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 orang

Jadwal Kegiatan

Hari, tanggal    : 8 Agustus 2023
Waktu              : 09.00 - 13.00 WITA
Tempat             : Prime Park Hotel, Kota Mataram, Lombok

Agenda

Waktu	Agenda	Pemateri
08.00 – 09.00	Registrasi
09.00 – 09.45	Pembukaan dan sambutan	Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan PKMK FKKMK UGM CDC Dinas Kesehatan Provinsi NTB
09.45 – 10.00	Coffee break
10.00 – 10.45	Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma dalam Pelaporan SKDR Materi Lembar Balik	PKMK FKKMK UGM
10.45 – 11.00	Kebijakan dan Situasi SKDR di Provinsi NTB Materi	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
11.00 – 12.00	Diskusi terkait implementasi pemanfaatan Kode ICD-10 sebagai pelengkap algoritma pelaporan SKDR	PKMK FKKMK UGM Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dinas Kesehatan Kota Mataram Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – selesai	Penutupan

Reportase Diseminasi Kegiatan Serosurvey COVID-19 di 4 Provinsi

20 June 2023agenda

Part 1

Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC USA telah melakukan kegiatan serosurvey COVID-19 di 4 provinsi di Indonesia. Hasil dari kegiatan bertajuk “Cross-sectional COVID-19 Serosurveillance in Several Provinces in Indonesia: as Part of the INSPIRASI Program” telah disampaikan dalam forum yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 20 Juni 2023.

Vaksinasi COVID-19 akan memasuki tahun ke-3 pelaksanaannya. Vaksinasi merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang terbukti cost-effective dalam pencegahan penyakit menular. Meskipun awalnya terdapat antusiasme yang tinggi terhadap vaksin booster, saat ini banyak warga yang enggan dan lalai melakukan vaksinasi booster. Dalam upaya melawan pandemi ini, vaksinasi COVID-19 telah terbukti meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dan mengurangi risiko penularan virus. Kadar antibodi yang tinggi yang dihasilkan oleh vaksin juga menjadi pertanda penting dalam menilai efektivitasnya.

Selain itu, dengan tersedianya produksi vaksin COVID-19 dalam negeri, kita perlu membentuk strategi dalam upaya transformasi sistem kesehatan dan membangun pharmaceutical resilience. Kegiatan serosurvey yang dilaksanakan di empat provinsi ini akan menjadi kunci penting dalam memberikan rekomendasi mengenai penerimaan dan cakupan vaksinasi, dengan harapan dapat melindungi masyarakat dari pandemi ini dan memberikan solusi yang efektif di masa depan.

20jn5

Kegiatan serosurvey COVID-19 dilaksanakan di 63 kabupaten/kota dari 4 provinsi di Indonesia, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, dengan melibatkan 3.600 partisipan yang terbagi ke dalam 144 cluster. Hasil penelitian menunjukkan rerata titer seroprevalensi antibodi COVID-19 adalah di atas 80%. Informasi lebih rinci mengenai data ini dapat diakses melalui tautan berikut: https://public.tableau.com/app/profile/a.watsiq.maula/viz/SerosurveillanceCOVID-19Kabupaten/DashboardSerosurveillance . Rerata durasi optimal serokonversi dari vaksin COVID-19 berada pada rentang waktu 6 bulan, dan menunjukkan kecenderungan penurunan kadar antibodi seiring berjalannya waktu. Dalam upaya menghadapi situasi ini, pemerintah memiliki prioritas untuk fokus pada vaksinasi anak-anak.

20jn6

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan program vaksinasi oleh masyarakat. Salah satunya adalah ketersediaan akses vaksin yang terjangkau secara finansial. Hanya 18.7 % dari responden yang bersedia membayar untuk memperoleh vaksin, dengan batasan biaya sebesar 50 ribu rupiah. Sumber informasi terkait vaksinasi yang dipercaya oleh mayoritas responden adalah puskesmas, kepala desa, keluarga, teman, atau tetangga, dan lainnya, yaitu kader, guru, media televisi, saluran berita, dan pihak RT maupun RW. Hasil penelitian juga menunjukkan masyarakat banyak mengakses vaksinasi di lokasi non-fasilitas kesehatan.

20jn7

Kesimpulan

Tingkat vaksinasi dasar pada kelompok sasaran usia telah mencapai lebih dari 80%, namun cakupan vaksinasi booster hanya sebesar 24,5%
Layanan vaksinasi di luar fasilitas kesehatan lebih banyak diakses oleh masyarakat
Salah satu hambatan terbesar dalam penerimaan vaksin adalah kekhawatiran terhadap efek samping dan komorbiditas
Persepsi bahwa pandemi belum berakhir, adanya potensi gelombang baru COVID-19, tinggal di area perkotaan (urban), tinggal di Pulau Jawa, riwayat infeksi COVID-19 sebelumnya, dan jenis pekerjaan sebagai profesional berkaitan dengan status vaksinasi booster

Part 2

Provinsi Sulawesi Selatan

20jn8

PKMK-Yogyakarta. Pada Selasa 20 Juni 2023 diselenggarakan “Diseminasi Hasil Serosurvey COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan”. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Hotel JS luwansa Jakarta. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC USA. Paparan Hasil Serosurvey COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan oleh Ansariadi, PhD yang berasal dari FETP UNHAS.

Kegiatan dibuka dengan penyampaian hasil yang dipaparkan oleh Ansariadi dengan memfokuskan pembahasan hasil pada 4 komponen yakni karakteristisk partisipan, serosurvalensi COVID-19, cakupan vaksinasi COVID-19, serta pengetahuan tentang vaksin dan sikap terhadap pandemi.

20jn1

Partisipan yang berkontribusi dalam survey yakni sebanyak 913 orang yang berasal dari 16 Kabupaten/Kota. berikut di atas karakteristisk responden yang sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan sebagian besar responden pada usia dengan rentang 18-44 tahun. Untuk hasil serosurvailance COVID di Sulawesi Selatan didapatkan bahwa 88,2% sudah ada serosurvailancenya, dengan nilai di urban lebih tinggi dibandingkan responden di daerah rural, hal ini sejalan dan tidak jauh berbeda dengan hasil serosurvei yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Kemenkes, 2022.

20jn1

Terkait cakupan vaksinasi di Sulawesi Selatan sudah mencapai 83,7%, seperti data di atas, dimana mereka dengan komorbid pernah mendapatkan vaksin sebesar 80,6%, dan booster pada responden comorbid hanya 12,1% dan masih sedikit cakupannya, dan perlu di direkomendasikan untuk dapat dilakukan vaksin lanjutan.

20jn1

Hasil yang terakhir disampaikan oleh pak Ansari yakni mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku, yang dapat dilihat pada slide di atas, bawah sebagian besar 77,55% menyatakan vaksin tidak mencegah COVID 19, hal ini mungkin dikarenakan sudah 2 tahun COVID-19 berlalu dan sudah merasa tidak cemas dengan COVID-19 yakni sebesar 67,36%. Dan sebagian bersa menyatakan sudah tidak berisiko terinfeksi sebesar 48,30%, dan ketika ditanyakan apakah kasus COVID-19 masih bisa naik maka sebagian besar berpendapat bahwa tidak akan naik, dan sebagain besar setuju bahwa pandemi akan berakhir.

Sebelum menutup presentasinya, Ansari memberikan kesimpulan bahwa kekebalan di komunitas telah mencapai lebih dari 80%, serta vaksinasi dasar pada usia target dan kelompok dengan comorbid sudah mencapai lebih dari 80%, dan vaksinasi booster pada orang dengan comorbid masih rendah yakni sebesar 12,1%.

Reporter: Andriani Yulianti

Part 3

Provinsi Jawa Barat

Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC USA telah melakukan kegiatan serosurvey COVID-19 di 4 provinsi di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat. Pemaparan hasil kegiatan serosurvey COVID-19 di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada hari Selasa 20 Juni 2023, secara hybrid di Hotel JS luwansa Jakarta.

20jn9

Kegiatan serosurvey COVID-19 di Jawa Barat melibatkan 909 partisipan. Ditemukan berbagai karakteristik yang memberikan gambaran tentang situasi vaksinasi dan seroprevalensi COVID-19 di wilayah tersebut. Mayoritas partisipan (43%) berusia 18-44 tahun, dan sebagian besar memiliki pendapatan bulanan antara 1-5 juta rupiah. Sebanyak 44% partisipan memiliki kondisi komorbid.

20jn9

Penelitian ini juga menunjukkan perbedaan tingkat seroprevalensi COVID-19 antara daerah rural dan urban. Hasilnya menunjukkan bahwa seroprevalensi COVID-19 di Jawa Barat secara keseluruhan mencapai 81,7%, dengan tingkat seroprevalensi di daerah rural sebesar 79,9% dan di daerah urban sebesar 90,7%. Penentuan daerah rural dan urban menggunakan stratifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Partisipan yang menerima dosis booster vaksin menunjukkan tingkat seropositif sebesar 89%.

20jn11

Selanjutnya, terdapat perbedaan keinginan untuk divaksinasi berdasarkan jenis kelamin. Perempuan memiliki keinginan lebih tinggi terhadap vaksinasi. Menariknya, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap vaksinasi di luar fasilitas kesehatan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, masyarakat memilih vaksin dari luar dibandingkan vaksin dalam negeri, seperti Indovac.

Terkait pengetahuan tentang vaksin dan sikap terhadap pandemi, mayoritas responden, sebesar 80%, menyatakan bahwa vaksin tidak mampu mencegah COVID-19. Mayoritas responden (54%) juga mengungkapkan bahwa mereka tidak merasa cemas setelah periode COVID-19 varian Omicron. Sebanyak 45% responden mengatakan bahwa mereka menganggap diri mereka tidak berisiko, dan 43% bahkan menyatakan bahwa COVID-19 sudah berakhir.

Kesimpulan dari hasil serosurvey di Jawa Barat sebagai berikut:

Tingkat vaksinasi dasar di Jawa Barat telah mencapai angka di atas 80%
Capaian vaksin COVID-19 dosis booster pada populasi komorbid masih rendah, yaitu sebesar 20%

20jn12

Masih terdapat pekerjaan rumah terkait kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Secara umum, di 4 provinsi terlihat adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dan keinginan untuk mengikuti vaksinasi booster. Persentase orang yang telah menerima vaksin booster meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Data statistik menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menerima vaksinasi. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut adalah akses informasi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat yang lebih besar dan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi pada mereka yang berpendidikan tinggi.

20jn13

Temuan ini menggambarkan kompleksitas persepsi dan pengetahuan masyarakat terkait pandemi, dan menyoroti pentingnya pendidikan dan informasi yang akurat dalam mempromosikan pemahaman yang tepat mengenai vaksinasi dan keadaan pandemi.