agenda

Reportase Diseminasi Kegiatan Serosurvey COVID-19 di 4 Provinsi

20 June 2023agenda

Part 1

Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC USA telah melakukan kegiatan serosurvey COVID-19 di 4 provinsi di Indonesia. Hasil dari kegiatan bertajuk “Cross-sectional COVID-19 Serosurveillance in Several Provinces in Indonesia: as Part of the INSPIRASI Program” telah disampaikan dalam forum yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 20 Juni 2023.

Vaksinasi COVID-19 akan memasuki tahun ke-3 pelaksanaannya. Vaksinasi merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang terbukti cost-effective dalam pencegahan penyakit menular. Meskipun awalnya terdapat antusiasme yang tinggi terhadap vaksin booster, saat ini banyak warga yang enggan dan lalai melakukan vaksinasi booster. Dalam upaya melawan pandemi ini, vaksinasi COVID-19 telah terbukti meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dan mengurangi risiko penularan virus. Kadar antibodi yang tinggi yang dihasilkan oleh vaksin juga menjadi pertanda penting dalam menilai efektivitasnya.

Selain itu, dengan tersedianya produksi vaksin COVID-19 dalam negeri, kita perlu membentuk strategi dalam upaya transformasi sistem kesehatan dan membangun pharmaceutical resilience. Kegiatan serosurvey yang dilaksanakan di empat provinsi ini akan menjadi kunci penting dalam memberikan rekomendasi mengenai penerimaan dan cakupan vaksinasi, dengan harapan dapat melindungi masyarakat dari pandemi ini dan memberikan solusi yang efektif di masa depan.

20jn5

Kegiatan serosurvey COVID-19 dilaksanakan di 63 kabupaten/kota dari 4 provinsi di Indonesia, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, dengan melibatkan 3.600 partisipan yang terbagi ke dalam 144 cluster. Hasil penelitian menunjukkan rerata titer seroprevalensi antibodi COVID-19 adalah di atas 80%. Informasi lebih rinci mengenai data ini dapat diakses melalui tautan berikut: https://public.tableau.com/app/profile/a.watsiq.maula/viz/SerosurveillanceCOVID-19Kabupaten/DashboardSerosurveillance . Rerata durasi optimal serokonversi dari vaksin COVID-19 berada pada rentang waktu 6 bulan, dan menunjukkan kecenderungan penurunan kadar antibodi seiring berjalannya waktu. Dalam upaya menghadapi situasi ini, pemerintah memiliki prioritas untuk fokus pada vaksinasi anak-anak.

20jn6

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan program vaksinasi oleh masyarakat. Salah satunya adalah ketersediaan akses vaksin yang terjangkau secara finansial. Hanya 18.7 % dari responden yang bersedia membayar untuk memperoleh vaksin, dengan batasan biaya sebesar 50 ribu rupiah. Sumber informasi terkait vaksinasi yang dipercaya oleh mayoritas responden adalah puskesmas, kepala desa, keluarga, teman, atau tetangga, dan lainnya, yaitu kader, guru, media televisi, saluran berita, dan pihak RT maupun RW. Hasil penelitian juga menunjukkan masyarakat banyak mengakses vaksinasi di lokasi non-fasilitas kesehatan.

20jn7

Kesimpulan

Tingkat vaksinasi dasar pada kelompok sasaran usia telah mencapai lebih dari 80%, namun cakupan vaksinasi booster hanya sebesar 24,5%
Layanan vaksinasi di luar fasilitas kesehatan lebih banyak diakses oleh masyarakat
Salah satu hambatan terbesar dalam penerimaan vaksin adalah kekhawatiran terhadap efek samping dan komorbiditas
Persepsi bahwa pandemi belum berakhir, adanya potensi gelombang baru COVID-19, tinggal di area perkotaan (urban), tinggal di Pulau Jawa, riwayat infeksi COVID-19 sebelumnya, dan jenis pekerjaan sebagai profesional berkaitan dengan status vaksinasi booster

Part 2

Provinsi Sulawesi Selatan

20jn8

PKMK-Yogyakarta. Pada Selasa 20 Juni 2023 diselenggarakan “Diseminasi Hasil Serosurvey COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan”. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Hotel JS luwansa Jakarta. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC USA. Paparan Hasil Serosurvey COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan oleh Ansariadi, PhD yang berasal dari FETP UNHAS.

Kegiatan dibuka dengan penyampaian hasil yang dipaparkan oleh Ansariadi dengan memfokuskan pembahasan hasil pada 4 komponen yakni karakteristisk partisipan, serosurvalensi COVID-19, cakupan vaksinasi COVID-19, serta pengetahuan tentang vaksin dan sikap terhadap pandemi.

20jn1

Partisipan yang berkontribusi dalam survey yakni sebanyak 913 orang yang berasal dari 16 Kabupaten/Kota. berikut di atas karakteristisk responden yang sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan sebagian besar responden pada usia dengan rentang 18-44 tahun. Untuk hasil serosurvailance COVID di Sulawesi Selatan didapatkan bahwa 88,2% sudah ada serosurvailancenya, dengan nilai di urban lebih tinggi dibandingkan responden di daerah rural, hal ini sejalan dan tidak jauh berbeda dengan hasil serosurvei yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Kemenkes, 2022.

20jn1

Terkait cakupan vaksinasi di Sulawesi Selatan sudah mencapai 83,7%, seperti data di atas, dimana mereka dengan komorbid pernah mendapatkan vaksin sebesar 80,6%, dan booster pada responden comorbid hanya 12,1% dan masih sedikit cakupannya, dan perlu di direkomendasikan untuk dapat dilakukan vaksin lanjutan.

20jn1

Hasil yang terakhir disampaikan oleh pak Ansari yakni mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku, yang dapat dilihat pada slide di atas, bawah sebagian besar 77,55% menyatakan vaksin tidak mencegah COVID 19, hal ini mungkin dikarenakan sudah 2 tahun COVID-19 berlalu dan sudah merasa tidak cemas dengan COVID-19 yakni sebesar 67,36%. Dan sebagian bersa menyatakan sudah tidak berisiko terinfeksi sebesar 48,30%, dan ketika ditanyakan apakah kasus COVID-19 masih bisa naik maka sebagian besar berpendapat bahwa tidak akan naik, dan sebagain besar setuju bahwa pandemi akan berakhir.

Sebelum menutup presentasinya, Ansari memberikan kesimpulan bahwa kekebalan di komunitas telah mencapai lebih dari 80%, serta vaksinasi dasar pada usia target dan kelompok dengan comorbid sudah mencapai lebih dari 80%, dan vaksinasi booster pada orang dengan comorbid masih rendah yakni sebesar 12,1%.

Reporter: Andriani Yulianti

Part 3

Provinsi Jawa Barat

Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM bekerja sama dengan CDC USA telah melakukan kegiatan serosurvey COVID-19 di 4 provinsi di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat. Pemaparan hasil kegiatan serosurvey COVID-19 di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada hari Selasa 20 Juni 2023, secara hybrid di Hotel JS luwansa Jakarta.

20jn9

Kegiatan serosurvey COVID-19 di Jawa Barat melibatkan 909 partisipan. Ditemukan berbagai karakteristik yang memberikan gambaran tentang situasi vaksinasi dan seroprevalensi COVID-19 di wilayah tersebut. Mayoritas partisipan (43%) berusia 18-44 tahun, dan sebagian besar memiliki pendapatan bulanan antara 1-5 juta rupiah. Sebanyak 44% partisipan memiliki kondisi komorbid.

20jn9

Penelitian ini juga menunjukkan perbedaan tingkat seroprevalensi COVID-19 antara daerah rural dan urban. Hasilnya menunjukkan bahwa seroprevalensi COVID-19 di Jawa Barat secara keseluruhan mencapai 81,7%, dengan tingkat seroprevalensi di daerah rural sebesar 79,9% dan di daerah urban sebesar 90,7%. Penentuan daerah rural dan urban menggunakan stratifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Partisipan yang menerima dosis booster vaksin menunjukkan tingkat seropositif sebesar 89%.

20jn11

Selanjutnya, terdapat perbedaan keinginan untuk divaksinasi berdasarkan jenis kelamin. Perempuan memiliki keinginan lebih tinggi terhadap vaksinasi. Menariknya, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap vaksinasi di luar fasilitas kesehatan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, masyarakat memilih vaksin dari luar dibandingkan vaksin dalam negeri, seperti Indovac.

Terkait pengetahuan tentang vaksin dan sikap terhadap pandemi, mayoritas responden, sebesar 80%, menyatakan bahwa vaksin tidak mampu mencegah COVID-19. Mayoritas responden (54%) juga mengungkapkan bahwa mereka tidak merasa cemas setelah periode COVID-19 varian Omicron. Sebanyak 45% responden mengatakan bahwa mereka menganggap diri mereka tidak berisiko, dan 43% bahkan menyatakan bahwa COVID-19 sudah berakhir.

Kesimpulan dari hasil serosurvey di Jawa Barat sebagai berikut:

Tingkat vaksinasi dasar di Jawa Barat telah mencapai angka di atas 80%
Capaian vaksin COVID-19 dosis booster pada populasi komorbid masih rendah, yaitu sebesar 20%

20jn12

Masih terdapat pekerjaan rumah terkait kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Secara umum, di 4 provinsi terlihat adanya hubungan positif antara tingkat pendidikan dan keinginan untuk mengikuti vaksinasi booster. Persentase orang yang telah menerima vaksin booster meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Data statistik menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menerima vaksinasi. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut adalah akses informasi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat yang lebih besar dan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi pada mereka yang berpendidikan tinggi.

20jn13

Temuan ini menggambarkan kompleksitas persepsi dan pengetahuan masyarakat terkait pandemi, dan menyoroti pentingnya pendidikan dan informasi yang akurat dalam mempromosikan pemahaman yang tepat mengenai vaksinasi dan keadaan pandemi.

Reportase Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

14 April 2023agenda

skdrapr

Reporter: Andriani Yulianti

PKMK-Yogya. Pada Selasa tanggal 11-14 April 2023 telah diselenggarakan “Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah”. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya; Lia Septiana SKM, M.Kes, Ubaidillah, dr.Endang Widuri Wulandari,M.Epid, Ubadillah, S.Si, Eka Muhiriyah, S.Pd, MKM, dr. Muhammad Hardhantyo MPH, Ph.D, FRSPH, dr. Hamzah Bakri, MA, Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua. Kegiatan juga di dukung oleh fasilitator yang berasal dari Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) Kemenkes RI yakni; Muhammad Rizki Paranto, SKM, Aisyah Mela Dwinia Putri, SKM, Rama Hesa Oktovionil, SKM, Abuchori, SKM, Rendy Manuhutu, SKM. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Sulawesi Tengah yakni Kota Palu, Parigi Moutong, Poso, Tojo Unauna, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, Morowali Utara, Tolitoli, Buol, Donggala, Sigi serta tim survailans dari Dinkes Provinsi Sulawesi tengan dengan total peserta sejumla 30 orang.

Kegiatan di awali dengan pembukaan yang disampaikan oleh dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D, FRSPH dari PKMK FK-KMK UGM, dr. I Komang Adi Sujendra, Sp. PD selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Anna Kurniati. SKM. MA Ph.D dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemkes RI, dan mengharapkan seluruh peserta mampu melaksanakan kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit menular yang berpotensi KLB/ wabah menggunakan aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sesuai dengan pedoman SKDR yang berlaku.

Materi dan rekaman kegiatan dapat diakses melalui link berikut ini:

selengkapnya

Reportase Kegiatan Sosialisasi Kode ICD-10 Pelengkap Algoritma Kewaspadaan Dini dan Respons Penyakit Berpotensi Wabah/KLB

12 June 2023agenda

16 Mei 2023
23-24 Mei 2023

16 Mei 2023

Kepada Dokter Internship di DI Yogyakarta

mei16

Program Dokter Internship Indonesia (PIDI) merupakan program yang ditujukan kepada seluruh dokter yang baru saja dinyatakan lulus setelah mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPD). PIDI bertujuan untuk memantapkan kualitas dokter yang baru lulus sebelum akhirnya berpraktik secara mandiri ataupun melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Pada periode kedua ini, DI Yogyakarta menerima sebanyak 127 peserta program internship yang terdiri atas 47 orang dokter umum dan 80 orang dokter gigi.

Sejalan dengan pilar ketiga transformasi kesehatan yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, maka Pusat Kebijakan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM turut hadir mendukung program internship dokter Indonesia di DI Yogyakarta dengan memberikan pengantar mengenai penyakit-penyakit infeksi yang perlu diwaspadai berpotensi menjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

Peneliti PKMK FKKMK UGM, dr. M. Hardantyo P., MPH, PhD menyampaikan tentang sistem kewaspadaan dini dan respons yang saat ini tengah beroperasi di Indonesia di mana memerlukan koordinasi antara dokter umum dan petugas surveilans di Puskesmas. Dokter umum merupakan personel yang pertama kali berhadapan dengan pasien yang kemungkinan mengalami gejala penyakit berpotensi wabah. Gejala ini harus segera dikenali sehingga dapat dilakukan pencatatan dan tindak lanjut atas informasi yang didapatkan.

Selanjutnya dr. Aldilas Achmad Nursetyo, MS menjelaskan tentang algoritma penegakan diagnosis atas 24 penyakit yang dipantau di dalam SKDR. Kemudian diperkenalkan juga kode ICD-10 yang berfungsi untuk melengkapi algoritma yang sudah ada. Tujuannya terutama adalah menyamakan persepsi antara dokter dan petugas surveilans dalam menangani pasien sesuai definisi operasional yang sama, serta menyamakan antara dokter di puskesmas lain sehingga terdapat keseragaman penegakan diagnosis. Kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi dan tanya jawab.

Materi selengkapnya dapat di akses melalui: bit.ly/MateriSKDR-16mei

23-24 Mei 2023

Kepada Dokter Fungsional Puskesmas Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta

Gunungkidul, 23-24 Mei 2023 dan Kota Yogyakarta 30 – 31 Mei 2023

mei2

Pengenalan gejala penyakit infeksi berpotensi wabah merupakan hal yang penting dalam hal kesiapsiagaan menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Dokter umum fungsional yang bertugas di Fasilitas Layanan Kesehatan (FASYANKES) primer merupakan ujung tombak penting dalam mengenali gejala dini potensi wabah tersebut. Selain itu, kerja sama antara dokter umum dengan petugas surveilans dalam fasyankes primer menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas pengenalan secara dini potensi tersebut.

Melalui Program INSPIRASI, PKMK FKKMK UGM berhasil menstandarisasi definisi operasional algoritma 24 penyakti infeksi berpotensi wabah menggunakan Kode ICD-10. Kode ini yang akan melengkapi algoritma yang sudah ada sehingga pelaporan kasus menjadi lebih terstandar dan mempermudah proses pengumpulan data setiap harinya oleh petugas surveilans. Kode-kode ini kemudian didistribusikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dan juga puskesmas melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta. Di Gunungkidul, kegiatan pertemuan dengan dokter umum fungsional ini dilakukan pada 23-24 Mei 2023. Sedangkan dengan Kota Yogyakarta diadakan pada 30 – 31 Mei 2023.

Bersamaan dengan pilar ketiga transformasi kesehatan, yakni Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM turut berpartisipasi dalam mendukung program internship dokter Indonesia di DI Yogyakarta. Mereka memberikan pengenalan mengenai penyakit infeksi yang harus diwaspadai karena berpotensi menjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

dr. M. Hardantyo P., MPH, PhD, seorang peneliti PKMK FKKMK UGM, menjelaskan tentang sistem kewaspadaan dini dan tanggapan yang sedang beroperasi di Indonesia. Sistem ini membutuhkan koordinasi antara dokter umum dan petugas surveilans di Puskesmas. Dokter umum adalah personel pertama yang berhadapan dengan pasien yang mungkin mengalami gejala penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Penting untuk segera mengenali gejala ini agar informasi dapat dicatat dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, dr. Aldilas Achmad Nursetyo, MS, menjelaskan tentang algoritma untuk mendiagnosis 24 penyakit yang dipantau dalam SKDR. Ia juga memperkenalkan kode ICD-10 yang melengkapi algoritma yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman antara dokter dan petugas surveilans dalam menangani pasien sesuai definisi operasional yang sama, serta menciptakan keseragaman dalam penegakan diagnosis di antara dokter di puskesmas lain.

Reporter: dr. Aldilas Achmad Nursetyo, MS

Materi selengkapnya dapat di akses melalui: bit.ly/MateriSKDR-16mei

Strategi Penurunan Kematian Ibu di Kabupaten/Kota Melalui Penerapan Manual Rujukan

14 March 2023agenda

Situasi terkini kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius, meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, namun beberapa isu kesehatan masih menjadi masalah yakni masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Seperti yang terjadi di Purbalingga, Kematian ibu hamil dan melahirkan di Kabupaten Purbalingga masih tinggi sedangkan fasilitas Kesehatan dan sumber daya manusia relative tersedia baik dengan ketersediaan tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter dan bidan yang memadai. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dan perlunya penerapan prinsip-prinsip transformasi kesehatan untuk mempercepat penurunan kematian ibu.

Dalam sebuah diskusi bersama Prof Laksono Trisnantoro dan Dinkes Kabupaten Purbalingga mencoba menginisiasi agar permasalahan kesehatan ibu dan anak dapat diselesaikan menggunakan prinsip transformasi kesehatan untuk menurunkan kematian ibu, dan harusnya semua komponen memiliki titik pandang yang sama bahwa kematian satu saja pada ibu adalah hal yang luar biasa dan memacu adrenalin untuk menyelesaikannya. Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip transformasi kesehatan untuk mempercepat penurunan kematian ibu, dimulai dari menetapkan indikator keberhasilan penurunan kematian ibu yang dapat di ukur, baik yang dilakukan di masyarakat, pelayanan primer, pelayanan rujukan sekunder, tertier maupun pelayanan obat dan alat kesehatan untuk DM, Jantung, jiwa dll dengan dukungan pembiayaan, dukungan sumber daya manusia dan dukungan tekhnologi.

Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi yakni memastikan sistem rujukan berjalan dengan baik karena sistem rujukan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan terkoordinasi dari awal kehamilan hingga setelah kelahiran. Sistem rujukan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk bidan, dokter umum, dokter spesialis, serta fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan rumah sakit, mulai dari pemeriksaan antenatal yakni Ibu hamil sebaiknya melakukan pemeriksaan antenatal secara teratur di puskesmas atau klinik ibu dan anak terdekat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin serta mendeteksi risiko kehamilan yang dapat mengancam kesehatan ibu dan anak. Rujukan antenatal yakni jika terdapat risiko kehamilan yang tinggi, bidan atau dokter yang melakukan pemeriksaan antenatal dapat merujuk ibu hamil ke dokter spesialis atau rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih kompleks.

Selanjutnya rujukan pada pada masa persalinan maka Ibu hamil yang telah memasuki masa persalinan sebaiknya melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit atau puskesmas yang memiliki fasilitas persalinan. Selama proses persalinan, tenaga medis akan terus memantau kesehatan ibu dan anak serta menangani komplikasi yang mungkin terjadi. Serta rujukan persalinan yakni jika terjadi komplikasi selama persalinan, dokter atau bidan dapat merujuk ibu dan bayi ke fasilitas kesehatan yang lebih kompleks seperti rumah sakit yang memiliki layanan neonatal intensive care unit (NICU). dan pelayanan pasca persalinan: Setelah melahirkan, ibu dan bayi sebaiknya tetap melakukan pemeriksaan dan perawatan kesehatan di puskesmas atau klinik ibu dan anak. Jika terdapat masalah kesehatan, dokter atau bidan dapat merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih kompleks.

Untuk memastikan sistem rujukan ibu dan anak berjalan dengan baik, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terkait, termasuk bidan, dokter umum, dokter spesialis, serta fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan rumah sakit. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sistem rujukan ibu dan anak secara teratur untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan efektif dan efisien.

Sebagai contoh, di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan diterbitkannya peraturan Gubernur tentang pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan no 63 tahun 2021 untuk menyelenggarakan sistem rujukan penanganan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir (maternal dan neonatal) secara berjenjang, terpadu, efektif, dan efisien sesuai prinsip continuum of care, dimana pada prinsipnya mempersiapkan persalinan (rujukan terencana) bagi yang membutuhkan (pre-emptive strategy). Selanjutnya, bagi persalinan emergency harus ada alur yang jelas. Bertumpu pada proses pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) yang menggunakan continuum of care dengan sumber dana yang ada. Adanya jenjang dan regionalisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi Rumah Sakit (RS) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), RS Non PONEK, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Puskesmas Non PONED dan Fasilitas Kesehatan lainnya seperti klinik, dokter praktek perorangan, Praktik Mandiri Bidan (PMB). Serta, penyelenggaraan konsultasi gawat darurat maternal dan neonatal melalui media elektronik yang dapat dihubungi 24 (dua puluh empat) jam, dan penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi rujukan maternal dan neonatal. Serta mensinergikan 5 (lima) sub sistem dalam sistem rujukan yaitu sistem manajemen/program, sistem pelayanan klinis, sistem pembiayaan, sistem informasi/ komunikasi dan sistem transportasi.

Berikut di bawah ini detil alur rujukan pasien oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

16mar

Untuk memulai perbaikan sistem rujukan diperlukan data local yang berasal dari data audit maternal perinatal menjadi dasar untuk membuat Langkah yang mempunyai dampak yang besar, dan data itulah yang memicu adrenalin perbaikan kesehatan ibu. Adapun Langkah yang pernah dilakukan dalam penyusunan manual rujukan yakni melakukan Pembentukan POKJA Pelayanan Rujukan, Self-Assessment & Mapping Sarana Prasarana Pelayanan kesehatan terkait layanan maternal neonatal, Penyusunan manual rujukan bersama tim spesialis anak dan kandungan, Diskusi rutin mingguan pengelompokkan kasus dan evaluasi terhadap manual rujukan yang telah disusun.

Informasi lebih lengkap terkait penyusunan manual rujukan maternal neonatal dapat menghubungi Andriani Yulianti (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./081328003119)
Penulis: Andriani Yulianti (Peneliti Divisi Manajemen Mutu, PKMK FK-KMK UGM)

Sumber:

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta.
Webinar Usulan Strategi mengurangi Kematian Ibu melalui pendekatan Transformasi di Kabupaten Purbalingga dengan adrenalin tinggi”, Zoom meeting, 1 Maret 2023