International Forum on Quality & Safety in Healthcare telah berlangsung di Singapura, 26-28 September 2016, bertempat di Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre. Dengan tema "Engage, Energise, Evolve", International Forum ini diselenggarakan oleh IHI (Institute of Healthcare Improvement) bekerjasama dengan BMJ (British Medical Journal), dengan sponsor AIG dan Medtronic. Enam pembicara pakar internasional di bidangnya tampil dalam international forum ini, dilengkapi dengan lima streams pada tahun ini, yaitu:

• Quality, cost and value
• Population and public health
• Building capability and leadership
• Safety
• Person and Family Centred Care

Secara keseluruhan, international forum ini menyajikan 30 sesi paralel, lebih dari 325 poster projek peningkatan mutu di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, dan diikuti oleh sekitar 1250 peserta konperensi yang berasal dai 35 negara. Dukungan teknologi sangat terasa dalam penyelenggaraan konperensi ini. Selain didukung dengan berbagai fitur App khusus meliputi jadwal, pembicara, aktivitas, penyaji poster, dokumen materi presentasi, evaluasi sesi, acara international forum ini juga dapat diikuti melalui twitter @QualityForum dan #quality2016, YouTube melalui www.youtube.com/QualitySafetyForum. Kegiatan networking pun didesain khusus dengan tersedianya area untuk networking bagi para peserta-pembicara.

Reportase ini disusun oleh Adi Utarini, dan partisipasi dalam kegiatan ini didanai oleh Fakultas Kedokteran UGM.

Reportase Hari 1

---

Opening Address: Dr. Gan Kim Yong, Ministry of Health, Singapura

  Pembicara Keynote 1:

Continuous Improvement: Lessons for Healthcare from Formula 1
Adam Hill (Chief Medical Officer, McLaren Applied Technologies)

  Pembicara Keynote 2:

Smart Nation
Benjamin Ong (Director of Medical Services, Ministry of Health, Singapore)

Sesi Paralel A4: The Art and Science of Compliance to Checklists

• Way beyond checklists-integration of aviation risk management techniques into medicine, oleh Simon Knight, Obgy resident, Frankston Hospital, Women's health unit, Melbourne, Australia
• The art and science of achieving compliance in doctors-our experience in closed loop communication of critical results and correct site surgery checklists, oleh Sophia Ang Bee Leng, Senior consultant, Anesthesia, Vice Chairman Medical Board Patient Safety and Operations; Part time senior consultant, Ministry of Health, Singapore

Sesi Paralel B5: Quality of care of mothers and newborns: Getting to right care, avoiding underusage and overusage of care

Deputy Director, Residential care office, Agency for Integrated care, Singapore

C4: Leadership for Quality
Jason Leitch, National Clinical Director, Healthcare Quality and Strategy, Scottish Government

  Pembicara Keynote 3:

Red beads: The Foundations of Modern Improvement
Donald M. Berwick
President Emeritus and Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement
Former Administrator, Centers for Medicare and Medicaid Service

 

 

 

 

Forum Mutu IHQN 2016 pada 22 September 2016 memasuki hari kedua. Pada sesi pagi ini ada 3 pembicara yang akan membawakan meteri dan dilanjutkan diskusi panel. Materi Membangun Peran Serta Pasien dan Keluarga Untuk Meningkatkan Ketepatan Waktu Berobat menjadi urutan kedua yang akan dibawakan oleh dr. I Made Pudja Yasa, AKK. Made adalah Kepala Divisi Regional (Divre) X BPJS Kesehatan.

Sistem penjaminan biaya kesehatan di Indonesia pada tahun 2014 terjadi pemindahan kepada pihak BPJS Kesehatan atau sekitar 121,6 juta peserta BPJS Kesehatan (49% populasi). Tingkat kepuasan peserta di tahun pertama 75 % dan indeks kepuasan fasilitas kesehatan 65%. Sistem pengelolaan BPJS Kesehatan dilakukan dengan terbuka, efisien dan akuntabel. Saat ini, jumalah peserta BPJS di Sulawesi Utara sebanyak 73% dari populasi. Tentunya BPJS Kesehatan memiliki misi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta dan target peserta di 2019 sebanyak 25,7 juta peserta (100% populasi).

Semenara, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat keberhasilannya diukur dari berbagai pihak. Di Indenesia tingkat kepuasan paling tinggi ada pada sektor kesehatan. Peran BPJS kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan adalah sebagai Purchasher. Strategi promotif dan preventif yang dilakukan BPJS Keehatan kepada peserta adalah dengan menumbuhkan kesadaran pasien dan peran serta keluarga dalam menjalankan hidup sehat. Untuk peserta yang sudah menjalankan pengobatan rutin diharapkan bisa berobat/kontrol tepat waktu, untuk menghindari keparahan penyakit tingkat lanjut. Tentu saja hal ini juga membutuhkan peran keluarga dan orang terdekat dari pasien.

BPJS Kesehtan saat ini sedsang mengembangkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS). Melalui sebuah sistem yang memadukan sistem pelayanan kesehatan dan komunikasi kepada populasi yang memiliki kondisi dimana kemandirian merupakan hal utama. Tujuan utama dari Prolanis yaitu mendorong kemandirian peserta dengan cara menumbuhkan kesadaran pasien dan peran serta keluarga serta mengendalikan biaya pelayanan kesehatan dalam jangka panjang. Pasien yang mempumyai penyakit kronis dan mulai stabil dibuatkan suatu komunitas (klub) sesuai dengan jenis penyakitnya. Kegiatan di Prolanis ini seperti pertemuan rutin, senam dan edukasi. Core Coordinator prolanis yaitu dokter keluarga (Primary care).

Dalam sesi diskusi, banyak membahas peran BJPS Kesehatan terhadap peserta dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Bahwa BPJS Kesehatan mendapat data keluarga miskin dari Dinsos setempat, kemudian peserta keluarga miskin (gakin) tersebut mendapat fasilitas Penerima Biaya Iuran, yaitu mereka tidak perlu membayar biaya iuran peserta.

Reporter : Elisa Sulistyaningrum, MPH

 

IHQN – MANADO. Jaminan Kesehatan Nasional menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh, peningkatan kesehatan, pencegahan sakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan termasuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Penulisan resep dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan acuan, yaitu daftar obat Formularium Nasional atau disingkat Fornas yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas. RSUP Dr. R. D. Kandou Manado merupakan salah satu dari 3 rumah sakit di wilayah Indonesia Timur yang menjadi rumah sakit rujukan nasional. Sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional di era Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistem pembayaran sesuai tarif INA-CBGs, RSUP Dr. R. D. Kandou telah memiliki pelayanan operasi jantung terpadu, pelayanan endoscopy, pusat pelayanan kanker terpadu dan mulai mengembangkan pelayanan untuk transplantasi ginjal. Di samping memberikan pelayanan di bidang pengobatan dan perawatan, pihak RSUP Dr. R. D. Kandou juga mengembangkan promosi kesehatan baik secara internal maupun eksternal rumah sakit oleh dokter-dokter spesialis.

Pada sesi ini, dr. Maxi Rein Rondonuwu DHSM. MARS menjelaskan salah satu permasalahan di era Jaminan Kesehatan Nasional yang hingga kini masih belum teratasi yaitu mutu rumah sakit yang sering tak sejalan dengan kebijakan BPJS. Potret permasalahan yang diangkat yaitu pelayanan sistem rujukan, perbedaan signifikan tarif paket INA CBGs dan rumah sakit, pelayanan klaim program JKN di RSUP Dr. R. D. Kandou Manado, serta berkas pasien PBJS yang masih pending yang pada Juni 2016 mencapai angka 12.209.835.045 klaim. Kebijakan dari BPJS terkadang justru mempersulit pihak rumah sakit sehingga menambah beban subsidi yang dikeluarkan. Misalnya pada kasus di mana pasien rujukan dari faskes 1 melalui UGD dalam keadaan sakit berat, meninggal <8 jam, penggunaan fasilitas rumah sakit dan biaya besar, namun diklaim menjadi pasien rawat jalan oleh BPJS. Sehingga menyebabkan biaya subsidi rumah sakit cenderung membengkak.

Kebijakan dan peraturan BPJS sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu dan kestabilan pelayanan peserta BPJS. Di era JKN, upaya peningkatan mutu pelayanan di RSUP Dr. R. D. Kandou harus sejalan dengan kebijakan dan implementasi program yang efisien seperti penggunaan clinical pathway, termasuk penggunaan obat yang rasional dan sesuai dengan Fornas. Selain itu, upaya peningkatan mutu rumah sakit juga dilakukan melalui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta kegiatan teknis pengawasan mutu pelayanan medis. Penjelasan mengenai upaya pengingkatan mutu ini, memunculkan sebuah pertanyaan menarik, yang tidak hanya menitiberatkan perbedaan mutu pelayanan dan kebijakan BPJS tetapi juga upaya peningkatan mutu yang di lakukan dalam hal keadaan fisik serta suasana lingkungan rumah sakit. "Apakah Green Hosiptal sudah dilaksanakan di RS Kandou?" demikian pertanyaan singkat dari Pak Audi, perwakilan dari Rumah Sakit dan Klinik Trinita. Menjawab pertanyaan ini, dr Maxi menjelaskan bahwa ada dua pengertian Green Hospital. Untuk pengertian sederhananya, pihak RSUP Dr. R. D. Kandou sudah melakukan tindakan penghijauan dan kerja bakti setiap hari rabu, pemisahan dan pemilahan sampah, serta pengadaan taman. Sedangkan untuk pengertian yang lebih luas, seperti penggunaan AC, lampu dan sebagainya, masih dalam tahap persiapan untuk penerapannya. Pada dasarnya, pihak RSUP Dr. R. D. Kandou sudah mengupayakan meningkatkan mutu pelayanan di berbagai aspek demi tercapainya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.

Reporter: Gita Leoni Sabanari

 

IHQN–MANADO. Topik yang dibawakan oleh dr. Kuntjoro Adi Purjanto, MKes selaku Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia menjelaskan mengapa pengelolaan sarana prasarana penting untuk keselamatan pasien. Setiap rumah sakit dan pelayanan kesehatan memiliki interaksi yang tidak mudah dan memiliki masalah seperti potensi-potensi kekeliruan, potensi Kecelakaan Tidak Diharapkan (KTD), dan potensi apapun yang terkait dengan risiko-risiko yang akan didapatkan oleh pasien termasuk karyawan serta lingkungannya. Dalam uapay menekan risiko kecelakaan sekecil mungkin pada pasien, maka manajemen risiko diberlakukan. Penyebab Kecelakaan Tidak Diharapkan tersebut meliputi alat kesehatan yang tidak sesuai pelayanan dan kurangnya pelatihan pada Sumber Daya Manusia sehingga sangat diperlukan pengelolaan sarana prasarana yang aman, fungsional dan mendukung bagi pasien, keluarga, staf, pengunjung dan lingkungan.

Prinsip manajemen sarana prasarana harus meliputi perencanaan yang multidisipliner termasuk edukasi dan monitoring. Diperlukan juga 6 dokumen perencanaan yaitu perencanaan keselamatan dan keamanan, pengelolaan bahan berbahaya, manajemen kegawat daruratan, penanganan kebakaran, pengelolaan peralatan medis, dan sistem utilitas.

Teori yang harus diterapkan adalah mengaplikasikan Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) menurut standar Akreditasi KARS 2012 dengan harapan dapat menjamin keselamatan pasien terutama dari fasilitas. Salah satu pembahasan menarik adalah masih minimnya tenaga vokasi contohnya fisikawan medik yang ada di rumah sakit Indonesia sehingga investasi edukasi staf menjadi sangat penting dan edukasi sifatnya tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, diharapkan teori Standar MFK yang akan diaplikasikan dapat meningkatkan pengelolaan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan untuk keselamatan pasien.

Reporter: Gabriela Vania Samahati