Departement Health Policy and Management (HPM) Fakultas Kedokteran UGM dan Divisi Mutu PKMK (Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan) FK UGM telah menyelenggarakan seminar series in health policy and management tentang "kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan Indonesia. Kegiatan ini membahas tiga isu penting mulai dari sistem makro sampai dengan sistem mikro yaitu:

1. Peran Kementerian Kesehatan dalam Pengembangan Mutu Pelayanan;
2. Kebijakan Mutu dan Fraud di Era Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Kerangka Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan: Kebutuhan Akan Pengembangan di Indonesia.

Seminar ini menghadirkan narasumber dari direktur mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan Kementrian Kesehatan RI dr. Eka Viora, Sp.KJ, dr. Laksono Trisnantoro.,MSc.,Ph.D dan dr. Adi Utarini.,MSc.,MPH.,Ph.D. Seminar ini dimoderatori dr. Hanevi Djasri MARS. Peserta berasal dari mahasiwa pasca sarjana, doktoral, Kementrian Kesehatan, perguruan tinggi, rumah sakit dan peneliti.

Sejak terbentuknya direktorat mutu dan akreditasi pada awal 2016, Indonesia belum mempunyai kerangka mutu tingkat nasional. Setiap fasilitas kesehatan mengukur indikator sesuai dengan yang diminta oleh lembaga sehingga pengukuran mutu pelayanan kesehatan di indonesia tidak terintegrasi. Indikator mutu yang harus diukur oleh Faskes sangat banyak, mulai dari indikator mutu dari Kemenkes, indeks kepuasan masyarakat Kemenpan RB, BPJS Kesehatan, akreditasi RS, dan indikator keselamatan pasien. Namun, telah ditetapkan bahwa indikator mutu yang akan digunakan hanya yang disusun oleh Kementrian Kesehatan.

Era JKN meningkatkan akses dan efisiensi namun tidak diikuti oleh peningkatan mutu. Walaupun ada kewajiban akreditasi bagi puskesmas dan rumah sakit, namun budaya mutu tidak berjalan. Permasalahan mutu pelayanan yang terjadi dikarenakan tidak adanya keterlibatan pasien dalam penyusunan kebijakan, kompetensi SDM yang belum memadai, alokasi sumber daya yang minim, rendah budaya mutu dan keselamatan pasien, sarana prasarana yang belum memadai, hak pasien yang belum diakomodir, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Salah satu upaya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Kemenkes saat ini adalah penyusunan 12 indikator mutu pelayanan RS berdasarkan enam dimensi mutu Institute of Medicine, namun indikator belum dapat diterapkan karena masih dalam proses penyusunan kamus indikator.

Salah satu dimensi mutu yang ditargetkan oleh Kementrian Kesehatan adalah dimensi mutu efisiensi. Dimensi ini terkait dengan sistem pembayaran INA CBGs yang berpotensi menimbulkan fraud dalam layanan kesehatan. Fraud akan mengancam mutu pelayanan kesehatan sehingga akan melibatkan penegak hukum dalam proses penindakan pelaku fraud. Fraud dapat dicegah dengan cara: 1) membangun sistem pencegahan kecurangan JKN, 2) pembentukan tim pencegahan kecurangan JKN, 3) melakukan upaya pencegahan kecurangan, 4) mekanisme pengaduan, 5) investigasi dan 6) sanksi administratif.

Indonesia harus menyusun quality framework sebagai pedoman untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Prof. Adi Utarini MSc., MPH., Ph.D mengusulkan lima tahap pengembangan kerangka kerja mutu:

1. Desk review, Melakukan review berbagai dokumen kebijakan dari berbagai lembaga seperti Kemenkes, KARS, dan BPJS kesehatan.
2. Eksplorasi, Melakukan analisa dimensi prioritas dan memetakan berbagai peran lembaga.
3. Formulasi, Merumuskan quality framework, dimana didalamnya melakukan penyusunan indikator sesuai dengan dimensi mutu yang telah ditetapkan dan strategi untuk melakukan quality improvement.
4. Impementasi pilot, Melakukan uji coba kerangka kerja mutu. Dilakukan uji coba apakah indikator yang telah ditetapkan bisa diterapkan oleh semua fasilitas kesehatan.
5. Penyusunan panduan, Menyusun guidline penerapan kerangka kerja mutu dan guidline pengukuran indikator mutu.

Reporter : Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH

 

Term of Reference

Bimbingan Teknis Penerapan Hazard Vulnerable Analysis di RS dan Puskesmas

  Latar Belakang

Rumah sakit dan Puskesmas sebagai tempat yang dirasa aman oleh orang, ternyata juga memiliki risiko bahaya yang lebih besar mengancam nyawa manusia, khususnya pasien dan staf yang ada didalamnya. Material dan teknologi yang digunakan oleh manusia berpotensi menyebabkan terjadinya bahaya. Pada standar akreditasi RS dan Puskesmas terkait dengan Bab Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), RS dan Puskesmas diminta untuk melakukan Hazard Vulnerable Analysis (HVA). HVA digunakan untuk mengidentifikasi hazards berikut dengan efek langsung dan tidak langsung terhadap RS dan Puskesmas serta melakukan tindak lanjut dari hasil analisa tersebut.

  Tujuan

1. Menganalisa bahaya (hazards) dan kerentanan (vulnerable) yang mungkin timbul terkait dengan bencana
2. Menetapkan risiko yang akan dihadapi oleh RS dan Puskesmas bila bencana tersebut terjadi
3. Menyedikan informasi penting bagi pimpinan RS dan Puskesmas untuk menghadapi bahaya tersebut

Peserta

1. Komite mutu dan keselamatan pasien RS dan Puskesmas
2. Unit terkait

Tim Fasilitator

1. dr. Hanevi Djasri MARS
2. Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH

  Waktu & Tempat

Kegiatan diselenggarakan di Yogyakarta bulan 19 April 2017

Reportase

WAKTU	MATERI / KEGIATAN HARI I	Fasilitator
07.30 – 08.00	Registrasi
08.00 – 08.30	Pengantar Pelatihan dan Pre Test
08.30 – 09.15	Sesi 1: Manajemen Risiko	Hanevi Djasri
09.15 – 10.00	Sesi 2: Konsep Dasar HVA	Hanevi Djasri
10.00 – 10.15	Coffee Break
10.15 – 12.00	Sesi 3: Teori Langkah-langkah Melakukan HVA Identifikasi hazard Menentukan nilai probability Menentukan nilai severity Menentukan nilai preparedness	Hanevi Djasri
12.00 – 13.00	Lunch break
13.00 – 15.30	Sesi 4: Praktek Penyusunan HVA di Rumah Sakit	Tim
15.30 – 16.00	Sesi 5: Presentasi Hasil HVA	Tim
16.00 – 16.30	Sesi 6: Penyusunan POA dan Post Test	Tim

Kerangka Acuan

Lecture Series : Kerangka Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

Diselenggarakan oleh:
Departemen Health Policy and Management FK UGM dan
Divisi Manajemen Mutu PKMK FK UGM

 

  LATAR BELAKANG

Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien telah menjadi isu global dan mendorong perubahan kebijakan serta pengembangan standar baik klinis maupun manajemen. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masyarakat pengguna pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta semakin menuntut pelayanan yang bermutu.

Saat ini sarana pelayanan kesehatan mempunyai berbagai kegiatan menjaga mutu pelayanan kesehatannya mulai dari perijinan dan monitoring perijinan, Akreditasi Rumah Sakit hingga akreditasi Puskesmas. Berbagai kegiatan menjaga mutu tersebut sering tidak berjalan lancar. Keadaan ini disebabkan beberapa institusi belum memilki kerangka kerja yang tegas agar sistem manajemen mutu dapat berjalan dengan baik. Kerangka kerja yang belum tertata dengan tepat menyangkut peran kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, Ikatan Profesi dan tentunya masyarakat sendiri dalam pengawasan mutu. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, agar mutu pelayanan kesehatan di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi.

  TUJUAN

Kerangka mutu pelayanan kesehatan di Indonesia dapat menjadi alat untuk menjaga sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan, dengan tujuan khusus:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik dalam bidang klinis maupun manajerial
2. Kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kerjasama yang baik antar stakeholder
3. Dilakukan pengembangan kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan di Indonesia untuk pelayanan yang lebih baik lagi.

  PESERTA

Kegiatan ini terbuka bagi para dosen klinis dari FK UGM, dosen Poltekkes Kemenkes dan mahasiswa S2/S3 Ilmu Kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran UGM.

Fasilitator

1. Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
2. Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D
3. dr. Eka Viora, Sp.KJ
4. Hanevi Djasri, dr, MARS

  TEMPAT & JADWAL

Ruang Theater Perpustakaan FK UGM Lantai 2
Kamis, 6 April 2017

reportase

Waktu	Topik	Fasilitator
13.00 -13.10	Pembukaan Ketua Departemen HPM	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
13.10 –16.10	Sesi Panel : Moderator (Hanevi Djasri, dr, MARS)
13.10 -14.10	Topik 1 Peran Kementerian Kesehatan dalam Pengembangan Mutu Pelayanan	dr. Eka Viora, Sp.KJ materi
14.10-15.10	Topik 2 Kebijakan Mutu dan Fraud di Era Jaminan Kesehatan Nasional	Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD materi
15.10-16.10	Topik 3 Kerangka Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan: Kebutuhan akan Pengembangan di Indonesia	Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D materi
16.10-16.55	Diskusi	Hanevi Djasri, dr. MARS
16.55-17.00	Penutup	Hanevi Djasri, dr. MARS

 

  Kontak Person

Pendaftaran dan informasi lebih lanjut :
Sdri. Anantasia Noviana (Novi)
Telp : (0274)549424, HP 082116161620 / 08157909418
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Sdri. Elisa Sulistyaningrum
Telp : 08561757818
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IHQN/MANADO. Dalam mengukur cakupan efektif pelayanan kesehatan di Puskesmas dimana terdapat 4 esensi Jaminan Kesehatan Semesta yang terdiri dari penguatan sistem kesehatan, menjamin pelayanan yang terjangkau, meningkatkan akses terhadap pelayanan yang bermutu dan Membangun Kapasitas. "Apalah artinya kita berbondong – bondong membawa masyarakat ke puskesmas ataupun ke Rumah Sakit tapi kita tidak bisa memberikan pelayanan yang bermutu?" kata Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD.

Cakupan Efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas. Definisi mutu mempertimbangkan beberapa aspek dimensi mutu yang perlu diperhatikan, diantaranya safety/keamanan, patient focus(Pelayanan yang berfokus pada pasien), Technical kompetence (Kompetens teknis yang di miliki oleh pemberi layanan kesehatan).

Dalam pengukuran cakupan efektif perlu dipahami perbedaan antara konsep "layanan cakupan" dan "layanan cakupan yang efektif" contohnya seberapa banyak individu yang mengakses puskesmas untuk pelayanan hipertensi. Sedangkan dalam cakupan efektif perlu diketahui berapa individu yang membutuhkan pelayanan hipertensi menurut usia dan jumlah pasien hipertensi dengan tekanan darah yang terkontrol.

Dalam mengukur cakupan efektif diperlukan tiga pertimbangan utama yaitu kebutuhan dan prioritas kesehatan secara umum, strategi pengumpulan data kebutuhan, pemanfaatan dan mutu, dan sumber daya yang tersedia.

Beberapa rekomendasi dalam upaya untuk melakukan pengukuran cakupan agar lebih efektif yaitu : 1. Identifikasi kebutuhan dan prioritas. Dimana data-data nasional penguat yang menjadi kebutuhan prioritas masalah kesehatan di Sulawesi Utara dan evaluasi biaya akan intervensi/penanganan yang dilakukan. 2. strategi pengukuran, dan 3. membangun kapasitas.

Dalam buku panduan WHO terdapat indikator monitoring Universal Health Coverege yang secara garis besar terbagi atas promosi-pencegahan dan pengobatan. Ada beberapa indikator yang sudah cukup lama kita lihat tetapi ada juga beberapa indikator yang baru seperti prevalensi indikator tidak merokok selama satu bulan terakhir pada orang dewasa untuk umur lebih dari 15 tahun dimana data ini mungkin dihasilkan dari survey khusus, juga kemoterapi pencegahan NTDs (penyakit tropis yang masih terabaikan). Di sisi pengobatan TBC dan juga tantangan terdapat pada hipertensi dan diabetes apakah kita bisa mengukur sebarapa banyak yang terkontrol? dan yang terakhir adalah cakupan operasi katarak yang dimasukkan dalam salah satu ukuran monitoring Universal Health Coverege.

Menyetir apa yang disampaikan WHO tentang jaminan kesehatan semesta bahwa sebuah intervensi Kesehatan Masyarakat yang sangat signifikan dan sebagai upaya terhadap hal-hal baru sangat perlu di dukung dengan kegiatan-kegiatan penelitian terkait dengan penelitian kesehatan global yang melonjak. "Investasi jangka panjang di lembaga penelitian yang menghasilkan bukti/hasil merupakan penentuan pembuatan kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah kita masing-masing" ini adalah kutipan yang disampaikan Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD mengakhiri materi yang ia bawakan.

Reporter: Maria. A. X. Egam