Minggu lalu baru saja diselanggarakan konggres pertama Indonesian Health Economic Association (InaHEA) di Bandung. Kongres pertama para ekonom kesehatan ini dibuka oleh Presiden InaHEA, Prof. Hasbullah Thabrany dan oleh Sekjen Kemenkes RS dr. Supriyantoro. (baca disini untuk laporan lengkap)
Dalam pembukaannya Prof Hasbulah menyampaikan keresahannya atas pelaksanaan JKN/BPJS terkait dengan kepesertaan, mekanisme pemberian pelayanan kesehatan hingga besaran preminya. Prof. Hasbullah berharap bahwa kongres tersebut dapat menjadi ajang kerjasama antara ekonom kesehatan untuk memberikan masukan untuk pelaksanaan JKN. Sedangkan Dr. Supriyantoro mengungkapkan berbagai tantangan yang terkait dengan JKN, mulai dari sulitnya menyusun National Health Account, membangun sistem informasi, komitmen pemerintah daerah, pengadaan dan produksi alat kesehatan, harga obat, keluhan para dokter spesialis, hingga proses monitoring evaluasi dan sebagainya. Sama halnya dengan Prof. Hasbulah, dr. Supriyantoro juga berharap agar kongres ini dapat mengidentifikasi, menganalisa dan mengusulkan intervensi yang perlu dilakukan.
Menarik mencermati bahwa baik kedua belah pihak dari eksekutif maupun akademisi/pengamat memberikan rasa pesimis dan kegalauan dalam penerapan JKN bagi para peserta kongres. Pesimisme serupa juga ditunjukan dari berbagai berita dalam media masa. Hasil kajian dari 242 media masa selama tanggal 1-14 Januari menunjukan bahwa persentase berita negatif meningkat dari minggu I ke minggu II, yaitu dari sekitar 30% menjadi sekitar 50% (baca disini untuk laporan lengkapnya).
Kita akui bersama bahwa BPJS/JKN masih memiliki banyak kekurangannya, untuk itu kita memerlukan semangat besar untuk melakukan perbaikan, berita negatif perlu diikuti dengan usulan solusi, perlu juga diimbangi dengan berita positif. Tentu saja semangat saja tidak cukup, perlu mekanisme untuk menularkan rasa semangat kapada orang lain, kecerdasan mencari solusi, membangun kedisiplinan dalam penerapan dan kejujuran. Dengan semangat positif tersebut tentu lebih mudah bagi bangsa Indonesia menggapai kesuksesan mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional yang bermutu dan efisien. (Hanevi Djasri)
.jpg?sfvrsn=0)
Website Mutu Pelayanan Kesehatan mengajak Bapak/Ibu untuk mengirimkan hasil penelitiannya ke Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (JMPK) untuk di publikasikan. JMPK diterbitkan oleh Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta setiap empat kali setahun (triwulan).
Awal tahun 2013 terselenggara pertemuan evaluasi penerapan manual rujukan dan surveillance response kematian anak di tingkat kabupaten/ kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pertemuan ini dihadiri oleh Direktorat BUK Kemenkes dan Dinas Kesehatan dari lima kabupaten/ kota se-DIY. Meskipun DIY merupakan salah satu provinsi dengan angka kematian ibu dan anak terrendah di Indonesia (
Workshop Pengembangan Center of Excellence di Eka Hospital untuk mewujudkan World Class Hospital merupakan langkah awal kegiatan kerja sama antara Eka Hospital dengan PKMK FK-UGM untuk dapat mewujudkan layanan world class hospital yang juga dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi seluruh rumah sakit di Indonesia baik dari sisi pelayanan, pendidikan dan penelitian. Paling tidak terdapat 
AKI dan AKB di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih jauh berada di atas angka nasional dan jauh dari target MDGs tahun 2015. Sampai tahun 2007, 
Pada bulan April diselenggarakan Internasional Forum on Quality & Safety in Healthcare oleh BMJ Group di London. Acara ini dihadiri lebih dari 3000 peserta dari 67 Negara dan peserta satu-satunya dari Indonesia yang hadir dalam acara ini adalah konsultan PKMK FK UGM, dr. Hanevi Djasri MARS. Forum ini terbagi menjadi sembilan area yaitu clinical improvement, patient safety, cost and quality, patient engagement, leadership, culture, innovation, education dan transformation & design. 
Pada bulan ini, dimulai kegiatan Pemetaan Sistem Mutu & Keselamatan pada Pelayanan Kesehatan di Indonesia yang merupakan kegiatan kerjasama antara PKMK FK-UGM dengan WHO Indonesia. Pemetaaan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi mutu nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dari pemetaan ini antara lain menetapkan Kebijakan Nasional Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan; menetapkan atau mengembangkan satu unit di dalam struktur organisasi Kementrian Kesehatan RI yang khusus bertugas sebagai koordinator upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik ditingkat nasional dan daerah; menetapkan metode untuk peningkatan kualitas yang dapat digunakan oleh berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan; dan mengembangkan sumber pembelajaran di tingkat nasional untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Pada bulan ini, Divisi Manajemen Mutu PKMK FK UGM bersama Divisi Manajemen Rumah Sakit dan Divisi Public Health, terlibat dalam kegiatan pengembangan model tuberculosis (TB) Care. Kegiatan ini didanai oleh Otsuka Foundation. Kegiatan TB Care ini terdiri dari beberapa paket kegiatan. Divisi Manajemen Mutu terlibat dalam proses audit klinik penatalaksaan TB di enam rumah sakit (RS) di Jakarta dan Yogyakarta. Selain itu, Divisi Manajemen Mutu juga terlibat dalam penyusunan model "bisnis" penatalaksanaan TB baik di RS pemerintah maupun swasta. Secara umum, model baru tersebut akan diusulkan sebagai perubahan dari model yang sudah ada pada saat ini. Pada model sebelumnya, pendekatan yang digunakan adalah "pendekatan program" lalu diusulkan untuk diubah menjadi pendekatan "hospital clinical quality".
Dicabutnya Perpres No 105/2013 dan Perpres No 106/2013 soal pelayanan kesehatan paripurna bagi pejabat negara dan keluarganya oleh Presiden SBY mendapat dukungan dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof Ali Gufron Mukti dengan 
Pada bulan ini diselengarakan workshop pertama dalam kegiatan Pengembangan Konsep Pengukuran Mutu Sarana Pelayanan Kesehatan oleh BPJS Bidang Kesehatan, yang merupakan kerjasama antra PKMK FK-UGM dengan PT. Askes. Kegiatan ini memiliki tujuan khusus untuk: mengidentifikasi standar input (struktur), proses (manajemen dan klinis) dan output yang dapat digunakan baik untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama dan juga untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut; menyusun rekomendasi mekanisme BPJS dalam melakukan pengukuran/penilaian pemenuhan standar input-proses-output dari sarana pelayanan kesehatan; dan menyusun rekomendasi mekanisme BPJS dalam melakukan evaluasi (termasuk benchmarking) dan tindak lanjut hasil pengukuran
Pada bulan September diselenggarakan Forum Nasional Kebijakan Kesehatan. Divisi Manajemen Mutu terlibat dalam Kelompok Kerja KIA yang secara umum bertujuan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan usulan kebijakan dari berbagai intervensi KIA yang telah atau sedang dilaksanakan di Indonesia. Secara khusus Kelompok Kerja KIA ini bertujuan untuk: membahas pendekatan perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia; membahas berbagai intervensi besar pada pelayanan KIA di Indonesia; dan membahas analisa kebijakan dan penyusunan policy brief yang berdasarkan lesson learn dari intervensi pelayanan KIA.
Tanggal 13-16 Oktober 2013 di Edinburgh telah terselenggara Konferensi Internasional ISQua ke 30 dengan tema Quality and Safety in Population Health and Healthcare. Konferensi ini dihadiri kurang lebih dari 70 negara dengan 1.000 delegasi yang salah satunya adalah konsultan PKMK FK UGM, dr. Tjahjono kunjoro, MPH, DrPH. Sembilan area yang dibahas adalah Governance, Leadership and Health Policy; Patient Safety; Improving Population Health; Patient and Family Experience, Engagement and Coproduction; Accreditation and External Evaluation Systems; Education in Safety and Quality; Quality & Safety in Transitional and Developing Countries; Health Information Technology; Measuring Service Performance and Outcomes.
Pada tanggal 19-21 November 2013 di Jakarta telah terselenggara Forum Mutu IHQN ke-9 dengan tema Meningkatkan Daya Saing Layanan Kesehatan Berbasis Managed Care: Melalui Penerapan Standar Mutu Internasional dan Evaluasi Mutu. Topik yang dibahas adalah mutu pelayanan di sarana pelayanan kesehatan, penelitian mutu dan keselamatan pasien, evaluasi mutu pelayanan kesehatan dalam skema jaminan kesehatan, dan perkembangan terkini mutu pelayanan kesehatan di dunia Internasional. 
Pada bulan ini terbit 
